Istana Presiden Disebut Alami “Kebutaan Informasi”

Di tengah bencana besar yang melanda Sumatera dan Aceh—dengan banyak korban, kerusakan luas, dan layanan publik lumpuh—muncul pertanyaan mengapa informasi awal mengenai  meningkatnya krisis terlambat diterima Presiden. Di ruang publik, berkembang asumsi bahwa respons Presiden Prabowo terlihat lambat bukan karena kelalaian, tetapi akibat laporan yang masuk ke lingkar dalam Istana tidak mencerminkan kondisi lapangan secara akurat.
Pernyataan seorang pejabat BNPB yang sempat meremehkan situasi sebagai “tidak besar, hanya diviralkan medsos” memperlihatkan persoalan mendasar dalam arus informasi kebencanaan. Dalam birokrasi modern, kekeliruan data internal jauh lebih berisiko daripada disinformasi di ruang publik karena dapat menghambat keputusan cepat dan memengaruhi penilaian terhadap ketanggapan pemerintah.
Fenomena ini bukan pertama kali terjadi. Saat kerusuhan besar Agustus 2025, publik juga melihat pola keterlambatan serupa. Belakangan terungkap bahwa laporan mengenai potensi eskalasi aksi massa baru diterima setelah situasi memburuk. Dalam kajian politik, keterlambatan aliran informasi semacam ini mengindikasikan proses penyaringan birokrasi yang terlalu berlapis atau dipengaruhi pertimbangan non-teknis.
Kasus terbaru terkait pemadaman listrik Aceh memperkuat kekhawatiran itu. Meski pejabat pusat menyampaikan kondisi hampir pulih, laporan daerah justru menunjukkan sebagian wilayah masih gelap dan layanan dasar belum berfungsi. Ketimpangan data seperti ini mencerminkan asimetri informasi yang serius dan berpotensi menimbulkan kebijakan yang tidak sesuai realitas.