Pemerintah Indonesia mempertegas langkah menuju ekonomi hijau melalui peluncuran Innovation and Technology Fund (ITF), pembaruan Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) 2.0, serta kajian awal dampak perubahan iklim terhadap perpindahan penduduk pesisir. Pada acara di Jakarta, Selasa (2/12), Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa percepatan transformasi iklim menjadi agenda penting pembangunan nasional agar biaya sosial dan ekonomi akibat keterlambatan tidak semakin membesar.
ITF dirancang sebagai mekanisme pembiayaan katalitik untuk menekan risiko investasi hijau dan mendorong terobosan teknologi ramah lingkungan. Dana ini merupakan hasil kerja sama strategis Indonesia–Inggris melalui FCDO dalam program LCDI fase kedua, dikelola oleh BPDLH, dan didukung teknis oleh OPML. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berbasis hijau sebesar 5–8 persen, namun kebutuhan pendanaan iklim yang mencapai USD 757,6 miliar hingga 2035 masih menjadi hambatan utama.
PBI 2.0 disusun sebagai dasar ilmiah implementasi agenda ketahanan iklim dalam RPJPN 2025–2045, dengan fokus pada empat sektor: pesisir dan kelautan, air, pertanian, dan kesehatan. Sementara itu, kajian perpindahan penduduk memberikan gambaran awal risiko tenggelamnya wilayah pesisir dan pulau kecil akibat naiknya permukaan laut. Melalui inisiatif ini, Indonesia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan, pendanaan inovatif, dan perencanaan berbasis sains. Menteri Rachmat mengajak seluruh pihak memperkuat komitmen menghadapi krisis iklim demi keberlanjutan generasi kini dan mendatang.
