Indonesia kembali mencatat tonggak penting dalam diplomasi iklim global. Pada COP30 di Belém, Brasil, pemerintah Indonesia bersama Norwegia memperkenalkan skema perdagangan karbon internasional berbasis teknologi pertama yang dijalankan sesuai Article 6.2 Paris Agreement. Inisiatif ini menempatkan Indonesia sebagai penggerak utama pasar karbon berintegritas tinggi, dengan potensi nilai ekonomi mencapai USD 350 juta dari transfer hasil mitigasi emisi sekitar 12 juta ton CO2e.
Langkah tersebut diawali melalui penandatanganan Framework Agreement Generation-Based Incentive antara PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI), sebagai bagian dari kerja sama iklim bilateral kedua negara. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa kolaborasi ini menandai fase implementasi nyata menuju pasar karbon yang transparan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Framework Agreement tersebut akan menjadi pondasi menuju Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) yang direncanakan rampung pada Desember 2025. Jika tercapai, Indonesia akan menjadi negara pertama yang menjalankan perdagangan karbon berbasis teknologi dalam kerangka Article 6.2, memperluas kerja sama yang sebelumnya berfokus pada mekanisme berbasis alam seperti Result-Based Contribution bernilai USD 260 juta.
Inisiatif baru ini sejalan dengan pesan Indonesia di COP30 mengenai percepatan transisi energi dan target Net Zero Emissions 2060 atau lebih cepat. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam Second NDC yang menargetkan penurunan emisi hingga 1,5 gigaton CO2e pada 2035. Dengan pendekatan baru berbasis teknologi, Indonesia tidak hanya beradaptasi terhadap perkembangan global, tetapi turut menetapkan standar baru pasar karbon dunia.
