Banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera lebih dari sepekan terakhir memperlihatkan lambatnya respon pemerintah pusat. Dampak bencana yang merenggut banyak korban jiwa, merusak akses listrik dan logistik, hingga memicu aksi penjarahan, belum sepenuhnya direspons secara memadai. Kondisi ini memunculkan kesan bahwa pemerintah lebih sibuk mengoptimalkan eksploitasi sumber daya alam ketimbang menata kembali kerusakan lingkungan yang turut memicu bencana.
Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan pengelolaan SDA tampak berat sebelah karena terlalu mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Regulasi seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba, hingga program food estate dan hilirisasi kerap mengabaikan aspek ekologis dan hak masyarakat adat. Pemerintah sebenarnya perlu meninjau ulang pendekatan ini, termasuk memaksimalkan fungsi neraca SDA sebagai dasar pengambilan keputusan lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan kekayaan alam.
Situasi bencana saat ini menuntut langkah cepat dan terkoordinasi. Sejumlah kepala daerah telah menyatakan tidak mampu menangani kedaruratan dan meminta dukungan pemerintah provinsi maupun pusat. Instruksi presiden atau kebijakan percepatan diperlukan untuk menggerakkan bantuan logistik, perbaikan infrastruktur, serta pemulihan lingkungan agar kejadian serupa tidak terus terulang.
Dengan kondisi geografis Indonesia yang rawan bencana, pemerintah harus lebih serius menyelaraskan pembangunan dengan prinsip keberlanjutan. Peristiwa ini selayaknya menjadi momentum evaluasi besar-besaran agar pengelolaan SDA tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi benar-benar menjamin keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat.
